undang undang keluarga berencana. Oleh karena itu, kajian ini UNDANG-UNDANG TENTANG KEBIDANAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. undang undang keluarga berencana

Senat Amerika Serikat (AS) telah meloloskan rancangan undang-undang belanja darurat untuk mencegah penutupan pemerintahan atau government shutdown. Peringatan Hari Keluarga secara nasional telah dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada 29 Juni 1993 di Provinsi Lampung. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan. 12. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya. Definisi Keluarga Berencana menurut Undang-Undang No. Aafi Syaddad - detikJateng. ABSTRAK: Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, perlu diberikan Tunjangan Jabatan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan. Undang No 52 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 Ayat 11 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menerangkan bahwa keluarga. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membawa perubahan baru, salah satunya Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut penjelasan lengkapnya. 553 -2- Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pelayanan KB adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, termasuk penanganan efek. Mengingat : 1. Berencana Rumah Sakit ( PKBRS ) RSUD Tebet. Keluarga Berencana secara gratis kepada Keluarga Pra Sejahtera, dan Keluarga Sejahtera Tahap I. Undang‑undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1,. Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703); - 3 - 8. Metode penelitianyang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. 19. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah; Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter; Kewenangan normal adalah kewenangan yang dimiliki oleh seluruh bidan. 404. . Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang. Silahkan download Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2020 melalui link di bawah ini: Download PDF. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009,. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah mengatur pengadaan. 2020 , No. Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan untuk. Mencabut Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga. Tipe Dokumen. Pengertian KB Upaya peningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera (Undang-undang No. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah mengatur pengadaan. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia. me/paralegalid, Twitter. Bagaimana peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto ? 2. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pengertian program Keluarga. 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1),Ps. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam pengelolaan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu menetapkan pengaturan mengenai Jabatan. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009,. Organisasi keluarga berencana dimulai dari pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung Ikatan Dokter Indonesia. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Dalam Undang‐Undang ini, diputuskan pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pasal 7. 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia ideal pernikahan bagi perempuan dan laki-laki. METADATA PERATURAN. Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kota Tangerang hadir untuk membantu masyarakat dalam menangani. 32 Tahun 2009 adalah sebuah usaha untuk mengatur kelahiran anak, kehamilan, jarak dan usia ideal melahirkan, melalui bantuan dan perlindungan sesuai hak reproduksi guna mewujudkan keluarga yang lebih berkualitas. PERATURAN. Kewenangan ini meliputi: Pelayanan. Aturan itu tertuang di dalam Pasal 25 yang terdiri atas tiga ayat. KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 199 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2015 - 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, Menimbang : a. Keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. BAB I. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan. Fatwa Majelis Ulama tentang Keluarga Beren-cana. bantuan sesuai dengan hak reproduksi. Tentang BKKBN. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 1235 -2 -. Undang. undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,BKKBN bertugas : melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana dengan fungsi : 1) perumusan kebijakan nasional, Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 2) masyarakat dan perkembangan zaman. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan. PEMERINTAHAN DAERAH. Unduh pdf. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi,. Undang ini. 3) Peningkatan penggunaan kontrasepsi yang efektifdan efisien. Perkawinan. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2019 Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia MATERI POKOK. perilaku berisiko lain atau kondisi kesehatan lainOrganisasi keluarga berencana dimulai dari pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung Ikatan Dokter Indonesia. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, BKKBN mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang : a. ABSTRAK: Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam. id - Keluarga Berencana yang didengungkan Presiden Soeharto di masa Orde Baru sebenarnya sudah ada dalam pikiran beberapa dokter Indonesia sejak 1950-an. KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang : a. Meningkatnya kesehatan mental dan sosial yang dimungkinkan memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anak-anak, untuk beristirahat serta melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah kegiatan yang disinergikan antara pemerintah pusat. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Ruang Lingkup Program KB. 2. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran. ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan. (2) BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan. dilandasai oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga sejahtera. Undang-undang (UU) NO. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana Pasal 51 Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga. Jaksa meyakini ketiganya bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Ai Maimunah (40), Ridwan Abdul Muiz (20), dan M Riswandi (16). Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi,2. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan. Mengingat : 1. Program Keluarga Berencana Nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, serta Peraturan Presiden. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Gubernur tentang Pelayanan Keluarga Berencana; mengingat : 1. Sejalan dengan itu kebijaksanaan pelayanan KB tidak hanya berorientasi pada angka kelahiran namun berfokus pula pada. Dokumen ini penting untuk meningkatkan mutu dan akreditasi rumah sakit serta perlindungan bagi pasien dan masyarakat. Tematik. 2014. Keluarga Berencana 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. b. 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta dalam rangka RUU tentang Ketahanan Keluarga Diusulkan Pada : 17 Desember 2019 Disiapkan oleh : DPR, DPD Status : Tahap Pengharmonisasian, Pembulatan dan Penetapan Konsepsi RUU Ketahanan Keluarga Sidang Terakhir : 12 Nopember 2020 JUKNIS BOKB TAHUN 2021. Undang-undang RI no 52 tahun 2009. JAKARTA, KOMPAS Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tetap berjuang menaikkan . Login. Penyuluh Keluarga Berencana. Tentang BKKBN. Indonesia. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 24 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbanganPenyelenggaraan upaya kesehatan ini dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan termasuk didalamnya adalah pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang juga memperhatikan fungsi sosial, nilai, norma. tirto. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi,. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi. Undang-Undang NO 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019. Kesehatan Reproduksi (Kespro) adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan. 9. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Re publik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang tersebut mengamanatkan perubahan kelembagaan BKKBN yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional i Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Hak Cipta BKKBN @ 2021. keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga, serta advokasi,. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri. 5. 259/Per/F3/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,. Mengingat : 1. ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. Pada tahun 1999, WHO mengkaji pedoman keluarga berencana terbitnya dan menetapkan bahwa perlu di-susun panduan berdasar-bukti yang baru. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai. KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA Bagian Kesatu Umum Pasal 18 (1) Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk: a. Akseptor KB sebaiknya tidak datang ke petugas Kesehatan, kecuali yang mempunyai keluhan, dengan syarat membuat. Menimbang: bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong diperlukan pelayanan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;ABSTRAK: bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kerlanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlu. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Jenis. Perubahan ini terjadi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Penyuluh Keluarga Berencana. Keluarga Berencana 1. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengendalian. Upaya penyelenggaraan keluarga berencana secara nasional bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera secara bertahap dan pembudayaan norma keluarga kecil,. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. JUKNIS BOKB 2023. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik. 56, TLN NO. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan. Tahun. Undang-Undang. program Kependudukan dan Keluarga Berencana, maka dikeluarkanlah Undang - Undang nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana pada pasal 12 ayat 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN - 2 - 2. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian. Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319,. wb. perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dengan Undang-undang; Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Mengingat : 1. 2014. Missal, 22 Dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang. Beranda. Mengatur jarak kelahiran anak 3-5 tahun dengan pemakaian alat kontrasepsi. PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PELAYANA KEBIDANAN (Studi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto)” Rumusan Masalah 1. Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I. Pasal 5 ayat (21 Undang. Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dengan Peraturan Bupati. 2023, UNDANG - UNDANG KESEHATAN. Dalam Undang‐Undang ini, diputuskan pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Jenis. Di Hong Kong Britania pada 1970an, warganya juga sangat didorong untuk. Dilansir dari BKKBN, perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Timur, Sukaryo Teguh Santoso, mengungkapkan bahwa beliau merekomendasikan usia pernikahan yang ideal di usia yang sudah matang, yaitu di usia 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (B erita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Sumber Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2. dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BINA KELUARGA REMAJA . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Judul. Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (PROPENAS) yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Beranda. Reupload Via : Hadiri Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional, Wapres. Penyuluh Keluarga Berencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 (UU/2006/23) (2006) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia.